Beranda > Artikel > Penanganan Barang Publik

Penanganan Barang Publik

Air merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap orang dalam kehidupannya. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa air dan air tidak dapat digantikan oleh barang yang lain. Dengan demikian, sangat jelas bahwa hak atas air (right to water) merupakan sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari hak asasi manusia (HAM), seperti telah ditegaskan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebagai penafsiran pasal 11 dan 12 konvensi ECOSOC, yang merupakan bagian dari konvensi HAM yang ditetapkan oleh PBB. Bahkan dunia internasional telah menyepakati untuk ditetapknnya tanggal 22 Maret sebagai hari Air Sedunia (World Water Day).

Di Indonesia hak atas air telah dijamin oleh negara, hak dasar tersebut sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa :
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Pada tingkat internasional, hak atas air yang setara juga diteguhkan dalam Ecosoc Declaration (Deklarasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya) PBB pada bulan November 2002.

Salah satu bukti kepedulian Pemerintah terhadap pemanfaatan air adalah memberikan perhatian besar terhadap petani melalui irigasi untuk pertanaian. Air irigasi sebagai salah satu barang publik tidak berlaku permintaan dan penawaran sebagai mana barang individu (private goods), tetapi lebih berdimensi kolektif karena pemanfaatannya akan berdampak positif atau negatif terhadap individu-individu lainnya.

Pada kenyataannya pemanfaatan air khususnya irigasi sebagai barang publik belum sesuai dengan yang seharusnya. Sebagai contoh kasus Pendistribusian air yang seharusnya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan lahan sawah untuk produksi padi dan tanaman sayuran / buah, ternyata digunakan untuk kepentingan sekelompok pengusaha seperti adanya pembuatan karamba (tambak ikan air tawar) di sepanjang aliran irigasi dengan cara mengalihkan aliran air dan membuat bendungan-bendungan kecil yang mengakibatkan air lebih banyak tergenang. Irigasi tersebut dijadikan sebagai komoditas ekonomis dan hanya atas dasar keuntungan pribadi semata. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya debit air ke sawah petani yang berada di hilir, sehingga akan menggurangi hasil produksi pertanian.

Pada kasus yang lain, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap air sebagai Barang publik, mengakibatkan gagalnya proyek Pemerintah ratusan juta rupiah untuk pembangunan irigasi. Air irigasi yang sebagian akan dialirkan ke daerah lain akan tetapi sekelompok orang dimana sumber air itu berada, menyatakan bahwa itu merupakan hak mereka secara turun temurun. Padahal pemanfaatan bendungan / irigasi tidak akan digunakan secara pribadi / individu, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat petani secara kolektif. Sebagai akibat ketidakberdayaaan dan ketidakmampuan pemerintah meyakinkan masyarakatnya sehingga proyek dimaksud dipindahkan pada lokasi lain, sudah barang tentu pemanfaatannya kurang tepat guna dan tidak sesuai lagi dengan rencana awal.

Pembangunan pabrik-pabrik disepanjang aliran sungai / laut juga akan membawa pengaruh yang besar terhadap pengelolaan air sebagai Barang Publik. Karena pabrik tersebut (apabila tidak dikelola dengan baik) akan mengakibatkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan (air) berupa limbah yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat disepanjang aliran sungai. Yang pasti dampak negatifnya akan lebih besar dari manfaat yang diterima.

Hak atas air bagi setiap individu juga terancam dengan adanya agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia. Agenda ini didorong oleh lembaga keuangan (World Bank, ADB, dan IMF) di sejumlah negara sebagai persyaratan pinjaman. Jika dilihat dari segi pemanfaatan maka air merupakan barang publik yang dapat di pergunakan untuk kepentingan umum. Sehingga dengan adanya agenda privatisasi tersebut air yang memenuh standart konsumsi hanya akan dimanfaatkan oleh kalangan kalangan tertentu. Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, perlu dicarikan solusinya agar air sebagai salah satu Barang Publik dapat dikelola secara baik sehingga pemanfaatannya tepat guna.

Kta ketahui bahwa barang dan jasa tersebut terbagi empat klasifikasi tipe ideal yaitu :
Private Good (dicirikan oleh ekslusi dan konsumsi individu)
Di konsumsi secara individu dan tidak dapat diperoleh oleh pemakai tanpa persetujuan supplier, biasanya diperoleh melalui pembayaran.
Toll Good (dicirikan oleh ekslusi dan konsumsi bersama)
Digunakan secara bersama, tetapi pengguna harus membayar dan siapa yang tidak mau membayar dapat secara mudah dilarang bergabung mengugunakan barang-barang tersebut.
Common-pool goods (tidak esklusif dan konsumsi individual)
Dikonsumsi secara individu dan itu sebenarnya tidak mungkin untuk mencegah setiap orang dari pemanfaatannya secara bebas.
Collective goods (tidak esklusif dan konsumsi bersama)
Digunakan secara bersama dan adalah tidak mungkin melarang tiap orang untuk menggunakannya, yang berarti bahwa tiap orang secara umum tidak membayar untuknya tanpa paksaan.

Keterlibatan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pengaturan barang dan jasa dapat menempatkan air sebagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masing-masing bentuk dari sepuluh macam institusional tersebut di atas tergantung kondisi dan situasi air pada saat itu.

Sejalan dengan pernyataan di atas bila ditinjau dari kajian teoritis bahwa air dapat dikatakan sebagai barang publik karena pemanfaatannya tidak bisa dikonsumsi secara individu tanpa mempunyai pengaruh apapun terhadap individu-individu lain di dalam suatu kelompok/masyarakat. Jika seorang individu menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan ekonomis, maka pengaruhnya akan dirasakan oleh individu-individu lainnya. Pihak lain yang tidak berpartisipasi sekalipun dalam pemeliharaan sumber daya air tersebut tidak bisa dikecualikan dalam proses pemanfaatannya.

Di dalam Al Quran Allah SWT berfirman :
“Dan kami beritakan kepada mereka bahwa sesungguhnya air terbagi di antara mereka. Setiap giliran minum harus dihadiri” (QS. al-Qamar: 28).
Di Negara kita sebagai dasar hukum pemanfaatan air sebagai barang publik juga di jelaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dengan menyatakan bahwa air dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan terhadap air dianggap setara dengan Hak Asasi setiap Manusia dan negara menjamin hak dasar tersebut untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Namun rakyat yang dimaksud menurut hemat kami dapat dikategorikan dalam pemanfaatan air tersebut adalah sebagai berikut :
Pemanfaatan untuk Umum (Collective goods)
Air dapat dimanfaatkan oleh umum secara kolektif dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dalam arti kata walaupun pihak lain (individu lain) yang tidak berpartisipasi sekalipun dalam pemeliharaan air tersebut tidak dapat dikecualikan dalam pemanfaatannya..
Salah satu bentuk adalah berupa saluran irigasi yang dimanfaatkan secara kolektif oleh petani disekitarnya. Jaringan irigasi merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pembangunan pertanian serta untuk mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan.
Contoh lainnya seperti dalam pemanfaatan air Sungai, air danau, air laut, dan lain-lain
Pemanfaatan untuk Pribadi/keluarga
Air yang telah diperoleh individu / kelompok dapat dimanfaatkan secara pribadi/keluarga baik untuk kepentingan rumah tangga maupun untuk kebutuhan konsumsi lainnya.
Pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi.
Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan dan pengolahan air setelah memperoleh izin dari Pemerintah dan atau pemerintah daerah. Sebagai bentuk pemanfaatan air untuk kepentingan ekonomi adalah Pemeliharaan ikan/udang dalam keramba di Sungai, danau maupun di laut. Pemanfaatan air yang lain berupa pembangkit tenaga listrik dan lain sebagainya.

Berbicara pengelolaan air sebagai barang publik, kita tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Namun ketentuan tentang pengelolaan air secara rinci terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan sumber daya air juga perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi.
Penggunaan air harus memperhatikan beberapa hal pokok :
• Alokasi air yang tepat dan adil untuk pemanfaatan air yang efisien,
• Pengelolaan terpadu atas sumberdaya air dan sumberdaya alam lainnya,
• Penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam pengelolaan,
• Peningkatan peran serta swasta (kemitraan),
• Peningkatan koordinasi antar pemanfaat air untuk menghindari konflik.

Yang menjadi kekuatiran dalam Pengelolaan Sumberdaya Air sebagai Barang Publik adalah :
• Kerusakan lahan di daerah tangkapan air
Contohnya penebangan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, juga akan mengakibatkan terjadinya erosi dan banjir. Hal ini akan membawa dampak yang cukup besar terhadap lingkungan termasuk sungai sebagai urat nadi perekonomian masyarakat.
Sayangnya masalah ini belum dapat diselesaikan sebab dari sisi ekonomi kepentingan kelompok lebih mengedepan, sedangkan sisi ekologi lebih diabaikan. Disamping itu pemerintah kerap tidak bertaring dalam menyelesaikan masalah lingkungan
• Fluktuasi debit pada musim kemarau dan musim hujan
Akibat dari DAS kritis membuat pasokan (debit) air dari hulu sungai semakin menipis saat musim kemarau serta berlebih saat musin hujan. Memang dapat di atasi dengan membangun bendungan atau waduk, akan tetapi apabila kondisi di hulunya sudah rusak maka untuk memelihara bendungan itu juga sangat mahal karena akan sering terjadi pendangkalan.
• Erosi dan sedimentasi
Rendahnya koordinasi antar instansi sejak era reformasi membuat daerah aliran sungai (DAS) semakin bertambah misalnya antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan.
Sebanyak 64 dari total 470 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Indonesia saat ini dalam kondisi yang kritis. Dari 64 DAS kritis tersebut, berada di Sumatera 12 DAS, Jawa 26 DAS, Kalimantan 10 DAS, Sulawesi 10 DAS, Bali, NTB dan NTT 4 DAS, Maluku serta Papua 2 DAS
(Walhi:2005)
• Kecenderungan penggunaan air yang belum efisien
Sebagai contoh sebagian pengguna air hingga saat ini masih menganggap air irigasi sebagai barang publik (public goods) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya (no cost). Pada umumnya, pengguna air belum menyadari bahwa komponen utama irigasi adalah air dan jaringan irigasi. Air memang karunia Tuhan Yang Maha Esa, namun jaringan irigasi merupakan man made capital, sehingga menganggap air irigasi sebagai social goods tidak tepat, karena jaringan irigasi senantiasa harus dipelihara, agar tetap dapat dipertahankan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang optimal.
• Bertambahnya limbah yang masuk sungai
Pabrik-pabrik di sepanjang aliran sungai / laut juga akan membawa pengaruh yang besar terhadap pengelolaan air sebagai Barang Publik. Karena pabrik tersebut (apabila tidak dikelola dengan baik) akan mengakibatkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan (air) berupa limbah yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat di sepanjang aliran sungai. Yang pasti dampak negatifnya akan lebih besar dari manfaat yang diterima.
Diharapkan kepada pemerintah, apabila masyarakat yang memanfaatkan Barang Publik ( air ) dirugikan oleh faktor luar seperti polusi yang dihasilkan oleh limbah, erosi/banjir atau pemanfaatan air yang tidak sewajarnya oleh pihak swasta, maka pemerintah berperan mengintervensi untuk menghilangkan faktor tersebut, atau paling tidak menjamin bahwa orang-orang yang terkena dampaknya diberi gantirugi yang pantas sebagai konsekwensi bahwa negara berkewajiban menjamin penyediaan kebutuhan air untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dapat berupa suatu kebijakan ekonomi sebagai kompensasi dari kerugian masyarakat yang mungkin timbul dikemudian hari.

Kategori:Artikel
  1. 24 Juni 2013 pukul 12:11 am

    Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so
    I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
    Exceptional blog and fantastic style and design.

  2. 28 November 2013 pukul 1:04 pm

    Can I just say what a relief to find someone who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You positively know how you can deliver an issue to gentle and make it important. Extra individuals must learn this and perceive this facet of the story. I cant believe youre not more common since you undoubtedly have the gift.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: