Beranda > Makalah > PENGIDEKSAN DAN PENGABSTRAKAN

PENGIDEKSAN DAN PENGABSTRAKAN

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan Alhamdulillahirobil ‘alamin, segala puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayanyalah penulis dapat menyelesaikan makalah yang sangat sederhana ini yang berjudul “Sistem Pengelolaan Informasi di Kabupaten Dharmasraya“ yang bergunan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan Informasi Hukum.
Salawat berserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan kebenaraan dipermukaan bumi ini.
Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini banyak membutuhkan masukan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membanguan untuk perbaikan dan kesempurnaan makalah ini.

Padang , 2 Januari 2009
Penulis

ABIL WILIANTO

A. Pendahuluan
Masa Observasi
Penulis melakukan ogservasi dikantor Bupati Dharmasraya dan kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi Dharmasraya pada tgl 30-31 Desember 2008.

B. Pembahasan
1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Dharmasraya
Berdirinya Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil dari pemekaran kabupaten Sawahluntu/Sijunjung. Pada dasarnya ide berdirinya kabupaten baru diwilayah selatan ini telah terhembus sejak tahun 1950-an. Akan tetapi ide itu terkendala kerena belum adanya persiapan secara matang dan belum tetapnya momennya ketika itu, ketika era reformasi dan Lemokratisasi mulai muncul di Negara RI. Kesempatan baru ini membangkitkan semangat dari lubuk hati nurani dan sanubari warga selatan untuk mendirikan sebuah kabupaten baru.
Pada awalnya dipertengahan tahun 1999, ide mendirikan kabupaten baru di telorkan oleh tokoh-tokoh masyarakat wilayah selatan diantaranya H. Maas Rajo Lelo, H. Ali Anas Dt. Labuan dan H. Zubir Sutan Bagindo. Pada tanggal 25 september 1999 telah diadakan pertemuan dan pendekiarasuan pembentukan panitia persiapan pemekaran dipercayakan ketuanya kepada Drs. H. Arlies Ade. Dt. Pangulu sati dan wakil ketuanya Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu.
Pada saat itu ide mendirikan kabupaten baru ini difending oleh DPRD kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan sibuknya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung sehingga ide mendirikan Kabupaten Baru diwilayah selatan itu tidak lagi berjalan seperti yang diharapkan.
Pada tanggal 12 Mei 2002 beberapa tokoh masyarakat itu dan teranya M. Taridi, Sukardi N. Dt. Sinaro Mudo, Nasution Dt. Sinaro Hitam dan Gendri M.SI, meminta tandatangan dan persetujuan inisiator kelima kecamatan yaitu Kec kamang baru, Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru dan Sungai Rumbai untuk mengadakan rapat pada hari minggu 26 Mei 2002 di Masjid Bagussalam Pulau Punjung dengan agenda pembentukan panitia persiapan pemekaran kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
Namun beselang dua minggu setelah itu, tepatnya tanggal 9 Juni 2002 diadakan lagi pertemuan panitia dirumah H. Maas Rajo Lelo di Sei. Lareh juga dihadiri Prof. Dr. H. Hasan Zaini, MA, Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung dan sebagian tokoh masyarakat wilayah selatan. Pada saat disepakati pertemuan unutuk mengadakan revisi atau perimbakan untuk mendirikan kabupaten baru di wilayah selatan seperti yang diharapkan.
Disepakiti juga ketika itu, pertemuan untuk merevisi susunan pengurusan kabupaten di wilayah selatan pada hari minggu 16 Juni 2002 diruangan pertemuan pengairan sedasi pulau punjung. Maka terbentuklah susunan pengurus Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang disingkat dengan BP2KSS.
Pada tanggal 20 November 2003 DPR RI mengadakan Sidang Paripurna untuk mengesahkan Undang-Undang No 38 Th 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada hari Rabu 7 Januari 2004 pengurus badan dan beberapa orang tokoh masyarakat di undang ke Jakarta untuk menghadiri peresmian Kabupaten Dharmasraya bersamaan dengan peresmian 23 Kabupaten. Hasil pemekaran diseluruh Indonesia di kantor Departemen Dalam Negri (Dep Dagri) Jakarta, yang lansung oleh Mendagri Hari Sabarno atas nama Presiden RI Megawati Soekarno Putri. Setelah itu barulah terbentuk Kabupaten Dharmasraya.
2. Tujuan Pemekaran
“Disampaing mempercepat laju pengembangan dan pelayanan Masyarakat juga dapat menguasai daerah baik SDM dan SDA khususnya SDM pemda dapar memberikan dan mengembangan serta memciptakan pentasi daerah”
3. Dasar Hukum
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Th 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 1
Dalam undang-undang itu yang di maksud dengan

a. Dearah adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal I huruf i UU No 22 Th 1999 tentang pemerintahan daerah
b. Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai mana dimaksud dalam UU No 61 Th 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No 19 Th 1957 tentang pembentukan daerah-dearah Swantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaga Negara Th 1957 No 75) Sebagai Undang-Undang.
c. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagiaman dimaksud dalam UU No 12 Th 1956 tentang pembentukan Daerah otonomi, Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

4. Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 7

(1) Badan pengawasan Daerah merupakan unsur penunjangan pemerintah kabupaten dibidang pengawasan.
(2) Badan pengawasan Daerah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Dearah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8
Badan pengawas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pengawasan Daerah.

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pasal 8 Badan pengawas Daerah mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan daerah
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang paengawasan daerah

KABUPATEN DHARMASRAYA
(Berdasarkan PP No 41 Th 2007)

I. Sekretariat Daerah
II. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya
III. Dinas Daerah (15 Dinas)
1) Dinas Pendidikan;
2) Dinas Kesehatan;
3) Dinas kependudukan dan catatan sipil;
4) Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigras ;
5) Dinas Perhubungan , Komonisasi dan Informatika;
6) Dinas Parawisata, Seni Budaya , Pemuda dan Olahraga;
7) Dinas Ciptakarya, Tata ruang dan kebersiahan;
8) Dinas Bina Marga dan Pengairan;
9) Dinas Koperasi, Perindutrian , Perdangan dan pembinan pasar;
10) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11) Dinas Perternakan dan Perikanan;
12) Dinas Perkebunan;
13) Dinas Kehutanan;
14) Dinas Pertambangan dan Energi;
15) Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Asset.
IV. Lembaga Teknis Daerah (1 Inspektorak, 6 Badan, 4 Kantor, 1 Rumah Sakit)
1) Inspektorat Kabupaten;
2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3) Badan Pengawasan Daerah;
4) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
5) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB;
6) Badan Penyuluhan dan Katahanan Pangan;
7) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pengadaan Barang dan Jasa;
8) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
9) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dukumentasi;
10) Kantor Polisi Pamong Praja;
11) Kantor Pengolah Data dan Elektronik;
12) Rumah Sakit Umun Daerah.
V. Kecamatan (11 Kecamatan)
5. Daftar Peraturan Organisasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008
NO Nomor Perda Judul Lambang Daerah TLD
1 2 3 4 5
Tahun 2008
Perda No 5 Th 2008
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah DPRD Kab Dharmasraya
( Ditetapkan Tgl 19 Mei 2008 )
( Diundangkan Tgl 19 Mei 2008 ) LD Th 2008
No 5 –
Perda No 6 Th 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kab Dharmasraya
( Ditetapkan Tgl 19 Mei 2008 )
( Diundangkan Tgl 18 Mei 2008 ) LD Th 2008
No 6 –
Perda No 7 Th 2008 Pembentukan Organisasi dan Tenaga Kerja Lembaga Tekras Daerah Kab Dharmasraya
( Ditetapkan Tgl 19 Mei 2008 )
( Diundangkan Tgl 19 Mei 2008 ) LD Th 2008
No 7 –
Perda No 8 Th 2008 Pembentukan Organisasi dan Tenaga Kerha Kecamatan
( Ditetapkan Tgl 19 Mei 2008 )
( Diundangkan Tgl 19 Mei 2008 ) LD Th 2008
No 8 –

6. Sistem kerja

Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas unit organisasi dan kelompok Jabatan Funsional wajib menerapkan prinsip keordinisi, Intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkunagan pemerintahan daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintahan daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi banyaknya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan keputusan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34
Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mamatuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tapat waktunya.

Pasal 35
Kewewenangan-kewewenangan pemerintah kabupaten yang belum tertampung dalam lampiran keputusan ini dilaksanakan oleh unit-unit organisasi yang fungsinya serasi dan sejalan.

7. Visi dan Misi Kabupaten Dharmasraya
“Visi”
“Menjadikan kabupaten yang meju dalam keseimbangan”
“Misi”
a. Mewujutkan pemerintahan yang profisional dan penuh pengabdian yang berbasis oada Good Governance, Good Government, dan Clean Government.
b. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan memiliki ekonomi yang tangguh.
c. Mewujudkan masyarakat sehat dan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman
d. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan menguasai teknologi.
e. Mewujudkan masyarakay regelius yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha ESA, Rukun, penuh kedamaian, berbudaya serta didukung oleh supremasu hukun dan stagilitas politik yang handal.

C. Penutup
1. Kesimpulan
Dengan terbentuknya kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat sebagai Daerah otonomi, Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintahan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Pemerintahan Kabupaten Solok dan pemerintahan kabupaten Pasaman Barat berkewajiban membantu dan memfasilitasi tebentuknya kelembagaan DPRD, dan perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaikan pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan SDM, serta optimalisasi pengelolaan SDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sarana
Dalam melaksanakan peraturan pemerintahan daerah harus tegas dan berlaku adil kepada seluruh masyarakat, tampa memihak. Agar terlaksananya peraturan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku demi memuwujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………………………………………….. i
Daftar isi………………………………………………………………………………………….. ii
A. Pendahuluan
BAB II. A. Masa Observasi Pembahasan
a. Sejarah Berdirinya Kab Dharmasraya………………………………………. 1
b. Tujuan dan Pemekaran…………………………………………………………… 3
c. Dasar Hukum
d. Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah
e. Daftar Peraturan Organisasi Kab Dharmasraya
f. Sistem Kerja
g. Visi dan Misi

BAB III PENUTUP
a. Kesimpulan
b. Sarana

Kategori:Makalah
  1. 25 Mei 2010 pukul 12:51 pm

    hancur banget smuanya….belegug sia

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: